Praperadilan Buni Yani Ditolak, isyaratkan Ahok Korban Kriminalisasi

Ketua umum Kotak Badja, sebagai pihak yang melaporkan Buni Yani, menyambut baik putusan majelis hakim, yang memeriksa dan mengadili gugatan prapidana Buni Yani, menolak seluruh gugatan praperadilan.

“Saya menilai sebagai upaya cuci tangan, mengingat status FB-nya nyata-nyata dianggap telah menyebarkan informasi tidak benar soal ucapan Ahok. Padahal dalam pidato aslinya di kepulauan seribu, selama ini dianggap tidak ada masalah,” jelas Muannas selaku ketua umum Kotak Badja

Karena tindakan Budi Yani itu, Muannas menilai Buni Yani telah berhasil menghasut dan menyesatkan opini publik, seolah-olah Ahok telah Menghina Qur’an, yang akhirnya berujung dikeluarkannya sikap keagamaan MUI secara sepihak.

Muannas menganggap, penolakan praperadilan atas penetapan tersangka Buni Yani oleh pengadilan, sesuai prosedur hukum dan alat bukti cukup, serta perbuatannya telah sesuai dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.

“Bila Buni Yani dalam pemeriksaan pokok perkaranya nanti dinyatakan bersalah, terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai ‘pelaku’ tindak pidana, menyebarkan informasi tidak benar dan tidak sesuai dengan ucapan asli pidato Ahok, maka secara mutatis mutandis Ahok harus ditempatkan sebagai korban atas perbuatan Buni Yani. Karena kasus ini memiliki hubungan kausalitas, sebab akibat satu rangkaian peristiwa satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,” papar Muannas.

Muannas meminta agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan, untuk menghentikan kasus pidana Ahok dalam putusan sela, yang akan digelar pada 27 Desember 2016. Dan menganggap alasan dakwaan Penuntut Umum prematur karena tanpa teguran.

“Semua ini agar kita terhindar dari pengadilan anomali dan atau peradilan sesat. Dimana korban fitnah dan pelaku fitnah, tidak mungkin keduanya dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dalam peristiwa yang saling berkaitan. Selain itu menghindari potensi kedua putusan yang saling bertentangan, baik dalam perkara pidana Buni Yani atas sangkaan Pasal 28 ayat 2 Jo. Pasal 45 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, dan perkara  pidana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas sangkaan Pasal 156 dan 156a KUHP tentang penodaan dan atau penistaan terhadap agama,” papar Muannas.